Tidak ada dunia yang merdeka tanpa kemerdekaan berpikir dan bertindak

Rabu, 06 Februari 2013

Jakarta: Imajinasi mimpi atau kekejaman modal ?

Mendengar kata Jakarta, apa yang akan terlintas dalam benak kita? Hal yang menarik adalah bagaimana Kota ini menggeliat dari hari ke hari. Jauh dimasa lampau, kita mengetahui Belanda membangun kota Jakarta yang dahulu bernama Batavia. Di era kemerdekaan, ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara. Banyak hal yang terjadi di kota ini, baik sejarah maupun geliat ekonomi dan politik. Menarik memang untuk terus dan terus berbicara tentang Jakarta. 
Daya Magnetis kota Jakarta itu sangat kuat bagi masyarakat sub urban. Jika dikaitkan dengan kesempatan kerja jelas sebagian orang akan berpendapat bahwa Jakarta 'gudang' lowongan pekerjaan. Sebuah penelitian yang menyatakan bahwa 70% peredaran uang di Indonesia berada di Jakarta seakan menamini pendapat masyarakat bahwa Jakarta adalah tempat berlabuhnya harapan untuk harapan ekonomi yang lebih baik. Seperti setali tiga uang, justru di Jakarta pula tingkat kriminalitas. Jika benar motif ekonomi yang melatarbelakangi urbanisasi maka semakin lekat pula potensi terjadinya kriminalitas. Namun dari segala tantangan dan ancaman kriminalitas tidak membuat masyarkat berbondong-bondong mengalir dan masuk kota Jakarta. 
Jakarta memang menawarkan sejuta 'kemanjaan' bagi penduduknya. Selain ketersediaan lapangan pekerjaan, anggapan kota yang modern yang dilengkapi dengan segala fasilitas juga menjadi pertimbangan bagi orang yang hendak 'memenuhi' Jakarta. Tawaran yang cukup menarik seperti pendidikan ataupun karier juga menjadi motif yang cukup dominan. Hiruk pikuk kota Jakarta sekali lagi tidak menghentikan terjadinya urbanisasi. 
Untuk lebih jelas mengenai penyebab urbanisasi, tentu kita harus melihat jauh ke desa. Apa yang terjadi pada masyarakat desa kita? Kondisi masyarakat desa terkait dengan kesempatan kerja adalah motif dominan masyarakat desa dalam hal urbanisasi. Lahan pertanian yang semakin sempit sehingga tidak bisa lagi masyarakat desa berproduksi. Trend yang berkembang bahwa sektor pertanian bukan ciri masyarakat maju dan diikuti dengan ledakan angkatan kerja menjadikan pertanian mulai ditinggalkan dan terjadilah urbanisasi tersebut. 
Pemerataan pembangunan yang timpang menjadikan tidak terjadinya modernisasi desa. Masyarakat desa yang produktif tentu akan menjadikan setiap orang yang akan pindah ke kota harus berpikir dua kali. Hal ini yang telah terjadi secara terus menerus dimana pemerintah Indonesia tidak pernah serius untuk melakukan pembangunan masyarakat desa, membangun infrastruktur dan meningkatkan tingkat produksi masyarakat. Jika desa dan kota sama-sama produktif dan mampu bersaing tentu tidak akan menjadi masalah baru terkait dengan urbanisasi besar-besaran di kota besar. 
Bila Jakarta tidak mampu menampung, maka hal ini akan menjadi masalah besar. Bagaimanapun juga ketersedian lowongan kerja dan lahan di Jakarta itu terbatas. Tidak ada dampak lain selain meningkatnya pengangguran yang memicu kriminalitas. Banyak lingkungan kumuh di Jakarta beserta bangunan-bangunan liarnya justru menambah panjang deret permasalahan Ibu Kota. Di sisi lain, keberhasilan sebagian masyarakat di Jakarta namun di sisi lain keterpurukan ekonomi bagi mereka yang tidak beruntung mengadu nasib di Jakarta. 
Dari hal di atas, tentu Jakarta itu menawarkan mimpi. Di sisi lain bagaimana Jakarta memberikan 'service' bagi penduduk Jakarta. Jakarta akan terus 'pincang' dan dibelakangnya kita akan melihat bagaimana kekuasaan modal bekerja dan merubah Jakarta. 
Terus, akan seperti apakah Jakarta itu? 

@indrawb 

Kamis, 29 November 2012

Sekilas Tinjuan Penyimpangan Prosedur Kasus Pembunuhan Wartawan Udin

(Oleh: Langit Merah Sore ini )





I. PENDAHULUAN

Apakah Indonesia Negara hukum? Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.’
Sedangkan Unsur Negara hukum adalah:
1. Hak asasi manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
3. Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya.
Negara harus berupaya dengan segala macam cara untuk memberikan perlindungan hukum sebagai jaminan terhadap tegaknya Hak asasi manusia. Negara dilengkapi dengan hukum yang memberikan kewenangan secara tegas dan bertanggung jawab kepada alat alat Negara dan dalam hal ini adalah Polisi.
Kasus pembunuhan Wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin menjadi kasus yang terus di sorot oleh publik. Kasus ini terjadi pada hari Selasa, 13 Agustus 1996 pukul 23.30 WIB. Udin dianiaya oleh orang tak dikenal di depan rumah kontrakannya di dusun Gelangan Samalo, Jalan Parangtritis Km 13 Yogyakarta. Udin mengalami koma dan dirawat di RS Bethesda, Yogyakarta. Esok paginya, Udin menjalani operasi otak di rumah sakit tersebut. Namun, dikarenakan parahnya sakit yang diderita akibat pukulan batang besi di bagian kepala itu, akhirnya Udin meninggal dunia pada Jumat, 16 Agustus 1996, pukul 16.50 WIB.
Berikut ini kronologi perkembangan kasus Udin sejak rumahnya diamat-amati, hingga penyiksaan, meninggal dunia, dan proses peradilan Iwik, seperti yang diungkapkan oleh Harian Bernas:
12 Agustus 1996: Kediaman Udin sekitar pukul 22.00 WIB telah diawasi oleh dua orang tidak dikenal dengan kendaraan sepeda motor. Satu di antaranya sempat mendekat ke rumah Udin dan mengamati keadaan dalam rumah melalui lubang kunci pintu depan rumah. Salah satu tetangga Udin yang berada di warung bakmi yakni Ny Ponikem memperhatikan tingkah aneh lelaki tersebut. Ia kemudian mencoba mendekat. Tetapi saat ditanya dan dibantu membangunkan pemilik rumah, lelaki tersebut cepat-cepat pergi. Sehingga Udin yang terlanjur keluar rumah tidak berhasil menjumpai lelaki mencurigakan yang menurut penuturan saksi ini ingin menemuinya.
13 Agustus: Selasa malam sekitar pukul 23.30 WIB, Udin dianiaya lelaki tak dikenal dirumahnya Jalan Parangtritis Km 13,5 Bantul hingga luka parah dan tak sadarkan diri. Ia kemudian dibawa ke RSU Je-bugan Bantul, karena tak mampu, Udin terus dilarikan ke RS Bethesda Yogyakarta. Peristiwa itu didahului dengan beberapa kejadian tidak biasa. Sebelumnya, sekitar pukul 21.00 WIB, di kantor harian BERNAS, Udin menemui seorang tamu yang sebelumnya ingin menemui Joko Mulyono (wartawan BERNAS untuk liputan Bantul). Lelaki tersebut mengaku sebagai Kaur Pemerintahan Desa Wirokerten Bantul dan kedatangannya untuk urusan tanah. Tetapi setelah pertemuan singkat itu, Udin terlihat gelisah di kantor. Pukul 21.30 WIB, selesai menulis berita, Udin bergegas pulang ke Bantul dengan Honda Tiger 2000 warna merah hati. Belakangan orang yang ditemui Udin tersebut adalah Hatta Sunanto (anggota DPRD Bantul dan adik Sukrisno, Kaur Pemerintahan Desa Wirokerten Bantul), serta ditemani seorang calo tanah bernama Suwandi.
14 Agustus: Rabu pukul 08.00 WIB di RS Bethesda Yogyakarta, Udin menjalani operasi karena terjadi pendarahan hebat di kepalanya akibat penganiayaan hebat yang dialami Udin malam sebelumnya.
16 Agustus: Jumat pukul 16.58 WIB, tim medis RS Bethesda menyatakan Udin meninggal dunia setelah tiga hari berjuang melawan maut tanpa pernah sadarkan diri. Malamnya, sekitar pukul 23.30 WIB, jenazah Udin disemayamkan sebentar di kantor Harian BERNAS untuk mendapatkan penghormatan terakhir dari rekan-rekannya.
17 Agustus: Jenazah Udin dilepas dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Trirenggo Bantul tepat pada saat bangsa Indonesia merayakan peringatan hari ulang tahun ke-51 kemerdekaan Republik Indonesia.
Berbagai pihak termasuk di antaranya Sri Sultan Hamengku Buwono X, Pangdam IV Diponegoro, Kapolda Jateng-DIY dan sejumlah pejabat pemerintahan meminta agar kasus Udin diusut tuntas. Dan siapapun yang terlibat dalam kasus ini harus diproses secara hukum.
19 Agustus: Malam sekitar pukul 20.00 WIB, Serma Edy Wuryanto ditemani dua anggota Polres Bantul berangkat dari Mapolres Bantul ke kediaman orangtua Udin di Gedongan Trirenggo Bantul. Mereka bermaksud meminjam sisa darah operasi Udin yang tidak jadi ikut dikubur bersama jenazah Udin. Serma Edy Wuryanto mengatakan darah itu akan dipakai untuk kepentingan pengusutan dengan cara supranatural (akan dilarung ke laut selatan). Siang sebelumnya, di tengah-tengah pawai pembangunan dalam rangka peringatan HUT ke-51 Kemerdekaan RI di kabupaten Bantul, sejumlah warga Bantul turut menggelar pawai duka cita sambil menggelar spanduk dan mengarak foto Udin.
23 Agustus: Dalam sebuah konperensi pers akbar di kantor Pemda Bantul, Bupati Bantul Kolonel Art Sri Roso Sudarmo menyatakan diri tidak terlibat dalam kasus ini. Sementara Kapolres Bantul Letkol Pol Ade Subardan mengatakan tidak ada dalang dalam kasus Udin meski tersangka belum tertangkap. Ia juga sesumbar akan menangkap pelaku pembunuh Udin dalam waktu tiga hari setelah konferensi pers tersebut berlangung sambil mengatakan biar Bupati Bantul tidur nyenyak.
26 Agustus: Sekitar pukul 09.00 WIB, Tempat Kejadian Perkara (TKP) di rumah Udin baru diberi police line setelah 13 hari kejadian pembunuhan Udin berlalu. Di Jakarta, Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI Letjen TNI Syarwan Hamid menegaskan, oknum ABRI yang terlibat dalam kasus Udin akan ditindak tegas.
27 Agustus: Sekitar pukul 10.30 WIB, police line di TKP rumah Udin dicopot kembali oleh polisi. Dengan demikian police line ini hanya berumur kurang lebih 25 jam setelah dipasang untuk kepentingan penyidikan.
2 September: Kapolda Jateng-DIY Mayjen Pol Harimas AS menyatakan pihak kepolisian sudah memiliki identitas lengkap pelaku kasus pembunuhan Udin.
3 September: Mantan Mendagri Jenderal TNI (purn) Rudini mengatakan, sebaiknya Gubernur DIY Sri Paku Alam VIII memanggil dan meminta keterangan Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo.
4 September: Marsiyem secara resmi menjadi klien Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Di kantor LBH Yogyakarta, Marsiyem mengatakan selama ini dirinya dipojokkan polisi agar mengakui adanya masalah perselingkuhan dalam keluarganya.
5 September: Seorang seniman lukis berhasil membuat sketsa wajah pembunuh Udin dari keterangan Marsiyem. Sketsa wajah itu menurut Marsiyem, 90 persen mendekati wajah asli sang pembunuh.
7 September: Menurut Sekwilda DIY Drs Suprastowo, Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo sudah menghadap Gubernur DIY dan melaporkan kasus Udin. Tapi dalam laporannya tidak menyinggung kematian Udin berkaitan dengan profesi atau tulisan-tulisannya.
9 September: Keluarga Udin mengkhawatirkan latar belakang kasus pembunuhan Udin akan dibelokkan ke masalah pribadi. Kapolwil DIY Kolonel Pol Darsono mengatakan polisi tetap lurus dalam mengadakan penyelidikan.
13 September: Ketua DPC PPP Bantul dipanggil Komandan Kodim Bantul dan dicecar dengan pertanyaan seputar keterlibatan DPC PPP Bantul dalam upacara pemakaman Udin. Dandim Bantul mengatakan acara pemakaman Udin sudah dipolitisir.
23 September: Gubernur DIY Sri Paku Alam VIII mengizinkan pemeriksaan terhadap Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo. Di Jakarta, anggota Komisi II DPR RI dari FPP Ali Hardi Kiai Demak menanyakan penanganan kasus Udin kepada Mendagri Yogi S. Memetdalam rapat kerja DPR RI di Komisi II.
24 September: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Yogyakarta mengirim surat ke PWI Pusat disertai lampiran temuan Tim Pencari Fakta (TPF) PWI Yogyakarta soal kasus Udin. Pengiriman berkas laporan TPF PWI Yogyakarta tersebut dimaksudkan agar ditindak-lanjuti pengusutannya oleh Komnas HAM dan Mabes Polri.
25 September: Kapolwil DIY Kolonel Pol Darsono menegaskan siapapun yang terlibat dalam kasus pembunuhan Udin akan digebuk tanpa pandang bulu.
27 September: Kapolri Letjen Pol Dibyo Widodo di Jakarta mengatakan kasus pembunuhan Udin harus dibongkar. Dan ia menegaskan tidak akan ada pembelokan atas latar belakang terbunuhnya Udin ke masalah keluarga atau perselingkuhan.
21 Oktober: Dwi Sumaji alias Iwik, warga Kavling Panasan Triharjo Sleman dan sopir di CV Dymas Advertizing Sleman, diculik di perempatan Beran Sleman, kemudian dibawa ke Parangtritis. Di Hotel Queen of The South Parangtritis. Iwik disuruh mengaku sebagai pembunuh Udin oleh Franki (Serma Pol Edy Wuryanto) setelah sebelumnya di losmen Agung Parangtritis, Iwik dicekoki minuman keras hingga mabuk, disediakan perempuan, dan diberi janji-janji muluk soal pekerjaan, uang, dan jaminan hidup keluarganya. Sebelumnya ia dijebak oleh Franki dengan alasan diajak bisnis billboard.
24 Oktober: Pada tanggal ini (ketika masuk ke pemeriksaan tahap ke lima), Dwi Sumaji alias Iwik mencabut seluruh pengakuan dalam pemeriksaan tanggal 21, 22, 23, dan 24 Oktober 1996 (dalam 4 kali pemeriksaan sebelumnya). Pencabutan pengakuan sebagai pelaku pembunuh Udin itu ia lakukan karena merasa dirinya hanya korban rekayasa. Dan pengakuan yang dulu itu karena ia berada di bawah ancaman, tekanan dan paksaan Franki alias Serma Pol Edy Wuryanto. 26 Oktober 1996. Ny Sunarti (istri Iwik) mengadu ke Komnas HAM dan Kapolri atas penangkapan suaminya.
5 November: Komnas HAM membuat kesimpulan penting -- setelah mengadakan investigasi lapangan -- yang menyatakan bahwa dalam proses penangkapan Iwik telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, sebab dilakukan dengan cara-cara yang sangat tidak etis. Penyitaan barang bukti milik Iwik menurut Komnas HAM juga dilakukan secara spekulatif.
6 November: Kapolda DIY Kolonel Pol Mulyono Sulaiman membenarkan masalah peminjaman sisa darah Udin oleh Serma Pol Edy Wuryanto dan beberapa aparat Polres Bantul. Tetapi setelah sebagian dilarung di laut selatan, sisanya sudah dibuang di tempat sampah Mapolres Bantul, dan keberadaannya tak diketahui lagi.
20 November: Polda DIY menyerahkan berkas acara pemeriksaan (BAP) Iwik ke Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Berbagai kalangan mengkritik penyidik terlalu memaksakan kehendaknya untuk menyerahkan BAP Iwik yang tak sempurna ini.
25 November: Kejati DIY menyatakan BAP Iwik yang diserahkan Polda DIY tidak lengkap, dan meminta penyidik menyempurnakannya. (Selanjutnya BAP ini bolak-balik Polda DIY-Kejati DIY sebanyak 5 kali).
29 November: (Malam) - Rekonstruksi paksa yang menjadikan Iwik sebagai tersangka batal dilaksanakan. Alasannya waktu itu penonton terlalu banyak.
9 Desember: Polda DIY menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Udin di TKP dengan menghadirkan paksa Iwik. Tetapi Iwik berontak dan histeris saat ia dipaksa penyidik Polda DIY untuk memerankan diri sebagai pelaku pembunuhan Udin.
18 Desember: Iwik dilepas dari tahanan Polda DIY dan penahanannya ditangguhkan, mengingat masa penahannya telah habis dan pe- meriksaan atas dirinya dianggap selesai. Status Iwik masih tetap sebagai tersangka.
31 Desember: Marsiyem secara resmi mendaftarkan gugatan kasus pelarungan darah Udin ke PN Bantul. Gugatan ini diajukan Marsiyem mengingat terjadi kekisruhan atas nasib sisa darah Udin yang pernah di pinjam oleh Serma Pol Edy Wuryanto. Dalam kasus ini, Marsiyem didampingi kuasa hukum gabungan dari LBH Yogyakarta dan LPH Yogyakarta. Pihak yang digugat, tergugat I adalah Kapolri cq Kapolda DIY cq Kapolres Bantul. Sedang tergugat II adalah Serma Pol Edy Wuryanto.
22 Januari 1997: Kasus gugatan kasus pelarungan darah Udin mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Bantul. Nilai gugatan seluruhnya adalah Rp 105.890.240. Dalam perkara ini, tergugat diwakili kuasa hukumya dari Diskum Polda DIY menolak upaya perdamaian yang ditawarkan Majelis Hakim. Sementara Hakim Sahlan Said SH yang semula diplot untuk memeriksa perkara ini ternyata kemudian mengundurkan diri.
10 Maret: Serma Pol Edy Wuryanto oleh Majelis Hakim ditolak sebagai saksi. Alasannya, Serma Edy Wuryanto adalah tergugat II dan keterangannya hanya akan dijadikan pelengkap kalau keterangan saksi lain dinilai kurang.
26 Maret: Pakar pidana dari Universitas Airlangga Prof Dr JE Sahettapy SH menilai pengusutan kasus Udin banyak direkayasa. Ia juga menilai motif yang selama ini diyakini polisi yaitu motif perselingkuhan terlalu dicari-cari.
15 April: BAP Iwik untuk yang terakhir kalinya diserahkan penyidik Polda DIY ke Kejati DIY. Pihak Kejati DIY menyatakan menerima BAP Iwik. Iwik berstatus tahanan kejaksaan.
21 April: Kepala Kejaksaan Tinggi DIY mengabulkan permohonan pe- nangguhan status penahanan Iwik. Iwik berstatus tahanan luar.
24 April: Majelis Hakim dalam perkara gugatan darah Udin memutuskan mengabulkan sebagian gugatan Marsiyem. Serma Pol Edy Wuryanto dinyatakan bersalah telah melakukan tindakan melawan hukum. Se-dangkan keterkaitan atasan Serma Edy Wuryanto dikesampingkan oleh hakim, dengan alasan tindakan Serma Edy Wuryanto adalah tindakan yang bersifat pribadi dan bukan atas perintah atasan yang ber-sangkutan.
20 Mei: Kejati DIY menyerahkan BAP Iwik ke Kejaksaan Negeri Bantul. Iwik masih tetap menikmati penangguhan penahanan. Nasib Iwik berada di tangan Kejaksaan Negeri Bantul yang akan menyusun berkas perkara dan dakwaannya.
15 Juli: Berkas perkara pemeriksaan (BAP) Iwik dilimpahkan ke PN Bantul. Tanggungjawab proses hukum Iwik sepenuhnya berrada di tangan Pengadilan Negeri Bantul.
23 Juli: Jauh-jauh hari, Kajati DIY Asrief Adam SH menyatakan Iwik bisa dituntut bebas apabila bukti yang terungkap di persidangan memberi kesimpulan Iwik tak bersalah.
29 Juli: Iwik mulai disidangkan dengan acara pemeriksaan terdakwa dan pembacaan surat dakwaan. Dakwaan primair, Iwik didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Udin dengan motif perselingkuhan. Iwik diancam dengan hukuman mati.
5 Agustus: Iwik dan penasehat hukumnya membacakan eksepsi. Dalam eksepsinya, Iwik mengungkapkan dirinya hanya korban rekayasa orang bernama Franki alias Serma Pol Edy Wuryanto (Kanitserse Polres Bantul) untuk kepentingan bisnis politik dan melindungi Bupati Bantul.
19 Agustus: Eksepsi terdakwa dan penasehat hukumnya ditolak Majelis Hakim. Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.
2 September: Marsiyem, saksi kunci dalam kasus pembunuhan Udin ini, dengan histeris menyatakan bahwa pelaku pembunuh Udin bukan Dwi Sumaji alias Iwik.
22 September: Saksi Sunarti (istri Iwik) menerangkan bahwa Iwik pada malam kejadian pembunuhan Udin tidur bersama dirinya di rumah. Sepulang kerja, Iwik tidak pernah pergi kemana-mana. Alibi ini didukung tetangga Iwik (Heri Karyono dan Gunarso Wibowo) yang mengatakan bertemu Iwik di teras rumah Iwik, tidak berselang lama dengan terjadinya pengaiayaan Udin di Bantul.
2 Oktober: Sidang mulai diteror oleh pendukung saksi Diharjo Purboko. Saksi ini memberikan pernyataan palsu di bawah sumpah sebagai sarjana hukum, padahal fakta menunjukkan ia adalah jebolan sebuah perguruan tinggi. Ia juga mengaku sebagai bos yang menemui Iwik di Hotel Queen of the South tanggal 21 Oktober 1996. Iwik menolak pengakuan Diharjo Purboko. Bos yang ditemuinya bukan Diharjo Purboko tapi bernama Jendra alias Ahmad Nizar, pengusaha asal Bogor dan kawan akrab Kapolda DIY Kolonel Pol Mulyono Sulaiman.
6 Oktober: Sidang diteror secara brutal oleh pendukung saksi Serma Pol Edy Wuryanto. Hakim memberikan peringatan dan mengusir keluar seorang pengunjung sidang pendukung saksi Edy Wuryanto. Iwik menolak kesaksian Serma Edy Wuryanto, dan ia mengatakan saksi ini berbohong.
20 Oktober: Iwik membeberkan kesaksiannya. Selain menyatakan korban rekayasa dan bisnis politik, ia hanya dipaksa menjalankan ske- nario rekayasa Franki alias Serma Pol Edy Wuryanto dengan alasan untuk melindungi kepentingan Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo.
30 Oktober: Wakil Jaksa Agung Soedjono C Atmonegoro SH menegaskan jaksa tidak akan ragu menuntut bebas Iwik apabila tidak diperoleh bukti-bukti yang menguatkan dakwaan dalam persidangan.
3 November: Iwik dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Amrin Naim SH, Yusrin Nichoriawan SH, Ahmad Yuwono SH, dan Hartoko Subiantoro SH. Pertimbangannya, dalam persidangan tidak diperoleh bukti dan keterangan yang menguatkan dakwaan jaksa bahwa Iwik adalah pembunuh Udin.
27 November: Iwik divonis bebas. Majelis Hakim pemeriksa perkara terdiri dari Ny Endang Sri Murwati SH, Ny Mikaela Warsito SH, dan Soeparno SH. Pertimbangannya, tidak ada bukti yang menguatkan Iwik adalah pembunuh Udin. Motif perselingkuhan yang dituduhkan selama ini berarti gugur. Selain itu, keterangan memberatkan dari Serma Pol Edy Wuryanto dalam persidangan dinyatakan tidak dapat dipakai sebagai alat bukti keterangan. Selanjutnya muncul tuntutan agar polisi mencari, mengungkap motif, dan menangkap pelaku pembunuhan Udin yang sebenarnya.
Kasus pembunuhan Udin menjadi berita dan terus disimak oleh public hingga saat ini. Adapun yang menjadi sorotan adalah mengenai kinerja Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani kasus tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mentok pada proses hukum tersangka Dwi Sumaji alias Iwik. Iwik sebagai tersangka pelaku pembunuhan yang kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Bantul. Namun melalui putusan No. 16/Pid.B/1997/PN.Btl Terdakwa Iwik di bebaskan dari segala dakwaan/ tuntutan hukum karena terbukti tidak bersalah. Iwik menjadi tersangka terakhir yang diajukan ke persidangan. Setelah itu, tidak ada lagi yang ditetapkan sebagai tersangka.

II. PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Menurut Pihak Kepolisian, Kasus Udin akan kadaluarsa pada tanggal 16 Agustus 2014. Hal ini tepat karena kadaluarsa kasus pidana yang hukumannya seumur hidup atau hukuman mati maka kadularsa adalah 18 tahun.
Penyidikan sebagaimanan diatur dalam KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.

Dalam kasus Udin, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta beralasan bahwa tidak diketemukan alat bukti sehingga sulit untuk mencari tersangka. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta menemukan dan menentukan pelakunya. Pada tahap penyidikan ini, untuk pertama kali saksi mulai dihadirkan untuk di dengar dan diperiksa seperti terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) butir g KUHAP. Pasal 116 s.d. pasal 121 KUHAP juga diatur masalah-masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka.

Dalam beberapa hal yang telah disebutkan dalam kronologi tersebut, Kepolisian tidak serta merta menutup Tempat Kejadian Perkara dengan Police Line. Polisi baru menutup TKP pada tanggal 26 Agustus 1996 atau 13 hari setelah kejadian menimpa Udin. Pakar Hukum Pidana Andi Hamzah mengingatkan tentang tempat kejadian perkara sebagai berikut “penyidik waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di tempat kejadian perkara sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini dimaksudkan agar sidik jari begitu pula bukti-bukti yang lain seperti jejak kaki, bercak darah, air mani, rambut dan sebagainya tidak hapus atau hilang”.

Tentu saja ini menjadi kesalahan terbesar sejak awal dalam proses penyidikan kasus Udin. Apalagi Penyidik saat itu, yaitu Serma Edi Wuryanto dan beberapa aparat Polres Bantul meminjaman sisa darah Udin tetapi setelah sebagian dilarung di laut selatan, sisanya sudah dibuang di tempat sampah Mapolres Bantul, dan keberadaannya tak diketahui lagi.

III. PENDAPAT

Kasus yang berlarut Pembunuhan Wartawan Udin secara spesifik adalah kerja Kepolisian dimana sulit untuk menemukan barang bukti. Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Serma Edi Wuryanto dan beberapa aparat Polres Bantul dimana terjadi penghilangan alat bukti berupa bercak darah menjadi bentuk Penyimpangan Prosedur.

Hal ini menghambat proses penyidikan dan praktis sampai dengan hari ini tidak ada upaya lagi yang ditempuh oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengungkap kasus Udin.

Dan Pada Desember tahun 2011 Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk tim guna mengungkap kembali kasus Udin. Menurut beberapa pihak yang konsen terhadap Kasus Udin, tim tidak menunjukan kinerja apalagi hasil, padahal kasus Udin akan Kadaluarsa pada 16 Agustus 2014.
Untuk itu, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta harus mempunyai terobosan dan metode penyelidikan dan penyidikan. Hal tersebut guna memenuhi cita rasa keadilan dalam masyarakat, guna mengungkap kasus Udin sampai tuntas.

Sekian.



Senin, 12 November 2012

PAKTA INTEGRITAS

Dalam praktek bernegara, isu korupsi, kolusi dan nepotisme seakan menjadi terpaan yang paling kuat dan mampu menggoyang kekuasaan negara itu sendiri. Hal ini jelas terlihat pada ujung kejayaan orde baru saat itu, jelas rakyat mendamba sebuah perubahan. Sejauh mana kita akan melihat perubahan itu terjadi? Banyak pendapat dan satu per satu rakyat semakin kecewa, pun aku sebagai anak bangsa.

Pakta Integritas. Sebuah kata yang simpel. Pakta Integritas dalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Belum lama ini kemarin, aku juga menandatangani itu, sebagai tanda aku masuk dalam sebuah wilayah bebas korupsi, di sebuah lembaga negara ini.

Semangat anti korupsi, diawali dengan berani untuk jujur. Jika memang benar masyarakat kita sudah sakit, berarti kita harus siap melawan arus. Disaat yang lain berbaju hitam, maka kita harus tampil aneh dan beda dengan memakai baju putih. Bukan suatu hal gampang bukan untuk melawan arus?

Korupsi adalah tindakan pidana yang berdimensi luas. Korupsi tidak sekedar mengambil uang negara, namun korupsi pasti membawa konsekuensi negatif bagi kerja itu sendiri. Seorang koruptor tidak akan pernah bekerja dan berprestasi baik, seorang koruptor tidak akan pernah memberikan pengabdian terbaiknya bagi negara atau masyarakat.
berani memulai dengan menunjukan jari, Aku siap untuk melawan korupsi! itu yang harus setiap detik diikrarkan oleh setiap anak bangsa yang satu persatu akan mengambil alih tampuk kekuasaaan negara ini.

yaaa, saya memulai, dan mari kita mulai, berpegang erat dan menjaga semangat anti korupsi dan mencintai praktik prakti anti korupsi dengan berani JUJUR!

Jakarta, 12 November 2012

Kamis, 19 Juli 2012

JOKOWI: Modifikasi Politisi Borjuasi Masa Kini

Melihat sosok Jokowi saat ini tidak bisa lepas dari pengalaman bekerja sebagai Walikota Solo. Jokowi terpilih 2 kali berturut-turut dalam pilkada Surakarta pada tahun 2005 dan tahun 2010. Lalu dimanakah letak istimewa seorang Jokowi sehingga sampai terpilih dua kali berturut-turut bahkan pada pilkada tahun 2010 Jokowi mendapatkan dukungan sampai dengan 90.09% warga Solo. Angka ini adalah angka yang fantastis yang diperoleh dalam pilkada di Indonesia.
Secara politik Jokowi memang mampu meletakan dirinya sebagai tokoh yang diperhitungkan dalam kancah politik lokal saat itu. Kehadiran Jokowi mampu memberikan sosok alternatif tokoh politik yang ada saat itu dan mampu memecah frustasi publik tentang kinerja pemerintah lokal kala itu. Sejumlah manuver proyek mercusuar dibangun seperti city walk memanjang di Jalan Slamet Riyadi yang menjadi Jalan utama di kota solo. Selain itu relokasi pedagang kaki lima dan penataan kota tanpa protes dan penggusuran paksa inilah yang membedakan sosok Jokowi saat ini dengan beberapa tokoh kepala daerah yang lain di Indonesia.
Namun tentu saja hal ini tidak cukup untuk melihat bagaimana sosok Jokowi yang sebenarnya. Sebagai tokoh politik kita harus melihat mesin politik yang Jokowi gunakan, dalam hal ini partai politik yang digunakan oleh Jokowi, yakni PDIP. Banyak hal yang akan terbahaskan jika kita bicara mengenai infrastruktur politik Indonesia seperti parpol atau partai politik. Setidaknya sebagai seorang kader dari sebuah partai ada beberapa hal yang diangkat dan disesuaikan oleh platform partai. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah bisa seorang kader melawan arus yang ada di partai dan berdiri independen baik dalam gagasan dan tindakan?
Keterkaitan dengan parpol di Indonesia yang cenderung mengangkat nilai-nilai lama dan cenderung konservatif tentu akan membatasi sikap para kader yang hendak berkarakter progresif. Tentu akan ada batas-batas ataupun syarat, karena ini adalah politik yang cenderung pragmatis dan taktis. Kemenangan politik adalah kemenangan yang harus dilipatgandakan sehingga akan mampu menjamin keberlangsungan kursi politik itu sendiri. Apakah sosok Jokowi akan mampu bekerja dalam kondisi seperti itu dan berjuang untuk rakyat yang selama ini dia dengung-dengungkan?
Tentu saja manuver yang selama ini dilakukan secara individual oleh Jokowi adalah menjadi hal yang sangat dinantikan oleh rakyat. Permasalah yang paling mendasar seperti ekonomi misalnya, relokasi pedagang kaki lima tanpa protes dan revitalisasi pasar tradisional menjadi program favorit masyarakat ekonomi lemah. Penataaan kota yang dibikin apik jelas akan menarik juga bagi para investor. Apalagi slogan dari kota solo yakni “Berseri tanpa korupsi”, seakan-akan Jokowi adalah satu-satunya penjawab dari segala permasalah rakyat.
Di paragraf sebelumnya saya mengatakan manuver individual Jokowi, kenapa? Jika memang ini adalah instruksi dari mesin politiknya Jokowi kenapa daerah lain yang Pilkada dimenangkan oleh PDIP kondisinya jauh berbeda dengan Solo dengan Jokowi? Bagaimana dengan Semarang misalnya dimana walikotanya sedang terjerat kasus Korupsi? Bagaimana dengan pertengkaran antara Gubernur Jateng Bibit Waluyo dengan Jokowi tentang bekas pabrik es sari petojo? Terlepas dari fungsi rekrutmen semua parpol (yang secara umum di Indonesia) yang gagal, saya tidak melihat dengan jelas garis politik dari partai yang harus dijalan secara konsekuen oleh setiap kadernya.
Saya melihat seperti ada yang terputus disini, namun pragmatisme politik dan simbiosis mutualisme antara Jokowi dan PDIP membuat hubungannya tetap langgeng dan bahkan PDIP akan membawa Jokowi ke Batavia (baca: Jakarta). Bahkan analagi umum yang mengatakan bahwa kemenangan politik lokal di ibu kota adalah kemenangan politik nasional sepertinya adalah satu hal yang sangat diimani oleh parpol di Indonesia.
Euforia Jokowi-isme ini saat ini semakin terasa di tingkat nasional paska pilkada putaran pertama di DKI yang mengunggulkan Jokowi dan Ahok. Dari yang saat ini kita lihat di media, baik cetak, elektronik dan sejumlah social media, aktivis-aktivis anti korupsi dan aktivis yang lainnya pun ikut serta dalam mendukung kontestasi politik Jokowi di Jakarta. Bahkan saat ini yang di citrakan adalah kemenangan Jokowi adalah kemenangan rakyat.Ini sepertinya akan menjadi satu hal yang prematur. Terus terang saat ini kanal-kanal kesadaran politik massa jakarta (pemilu dan pilkada) dan segelintir aktivispun mengalir ke Jokowi.
Politik Jakarta tidak hanya Politik Jokowi semata, harus dirubah dalam melihat secara lengkap. Namun model Jokowi harus diakui sebagai model politikus yang lahir paska politik pencitraan ala SBY yang mulai naik menjelang 2004 yang saat ini sudah dirasa usang dan tak berguna. Modifikasi yang dilakukan oleh Jokowi adalah bentuk sempurna dari pencitraan yang sekedar lipservice. Namun seberapa efektif model politikus ala Jokowi ini bagi kesejahteraan rakyat? Apakah ini akan bermuara ke kesejahteraan rakyat atau ini mozaik pemilu 2014. Semoga kita tidak gagap melihat fenomena ini, saya yakin politik massa adalah hal yang dinamis dan akan terus bergerak.
Terima kasih.
*) Tulisan ini adalah tulisan pendapat pribadi tidak ada maksud unsur menghina karena ditujukan bagi diskusi ilmiah semata.

Rabu, 18 Juli 2012

TANTANGAN MASA DEPAN ADVOKAT

(dipresentasikan pada tanggal 2 Mei 2012 di sebuah kantor advokat dan pengacara di Yogyakarta)

 Ibi societas ibi ius. Hal tersebut sudah sering kita dengar, dimana ada masyarakat maka ada hukum. Perkembangan yang terjadi semakin memicu keberadaan hukum sehingga semakin komplek dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Seperti juga r’ison de etre nya hukum yakni conflict of human interest, akan menunjukan betapa berartinya hukum dalam masyarakat modern yang beradab dan demokratis.

 Persamaan setiap warga Negara di muka hukum adalah amanat konstitusi. Negara menjamin melalui aparaturnya bahwa memberikan rasa aman, keadilan dan perlindungan hak akan diberikan kepada setiap warga Negara tanpa terkecuali. Secara empiris mungkin akan banyak sekali kontradiksi terhadap pendapat ini, namun setidaknya itu merupakan cita-cita hukum yang harus diwujudkan segara demi kepentingan seluruh warga Negara. Penegakan hukum atau law enforcement masih jauh dari harapan, itu berarti ini akan menjadi sebuah tantangan bagi aparat penegak hukum di masa depan.

 Perkembangan masyarakat yang pesat akan semakin mendorong proses penegakan Hukum di Indonesia. Jika sampai hari ini publik masih merasakan ketidakadilan yang dikarenakan oleh kinerja aparat penegak hukum maka bukan berarti masyarakat akan diam melihat kondisi ini. Sekali lagi, perkembangan masyarakat ini juga ditandai dengan kebebasan berekspresi termasuk media massa yang terus tumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Tentu saja ini akan menjadi pemicu sekaligus tekanan bagi Negara untuk memperbaiki kinerja dari aparat penegak hukum.

 Catur Wangsa adalah aparat penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, kepolisian dan advokat. Kritik yang selama ini menjadi isu publik mengenai penegakan hukum tidak akan lepas dari unsur catur wangsa tersebut. Setidaknya, kinerja positif dari Catur Wangsa ini akan menjadi awal harapan bagi penegakan hukum di Indonesia. Perbaikan kinerja dan sinergi antar unsur tersebut akan menjadi modal bagi terpenuhinya cita rasa adil dalam masyarakat. Isu hukum saat ini sudah menjadi isu yang berdimensi publik sehingga terus akan disorot dan menjadi kritik yang terus bergulir.

 Advokat sebagai salah satu unsur dari Catur Wangsa tersebut juga diharapkan akan membantu masyarakat dalam proses mencari keadilan. Maka tidak heran lagi jika advokat juga disebut sebagai Officium Nobile atau profesi yang mulia. Di tangan seorang advokat, setiap orang akan mendapatkan hak-haknya dan kepentingan hukumnya. Bisa dibayangkan apabila setiap orang dapat dihukum tanpa mengeluarkan pembelaannya atau tanpa hukum yang jelas? Tentu saja ini bukan gambaran dari masyarakat modern dan beradab.

 Advokat merupakan satu-satunya penegak hukum yang independen. Advokat tidak dibawah Negara seperti polisi, jaksa dan hakim. Ini yang akan menjadi ‘penyeimbang’ antara kekuasaan Negara dan hak publik/privat. Bahkan advokat bisa melakukan ‘pressure’ kepada penegak hukum lainya seperti jaksa, hakim dan polisi. Peran advokat akan menjadi sebuah peran yang penting di masa depan ditengah kompleksitas kehidupan masyarakat yang terus mendambakan hukum yang adil dan mampu melindungi hak dan kewajibannya.

  Tentu saja kinerja advokat juga harus ditingkatkan. Saat ini citra advokat yang negatif beserta image “maju tak gentar membela yang bayar” harus segera dihilangkan dengan sebuah kerja nyata yang akan terus memberikan sumbangsih bagi keadilan bagi setiap anggota masyarakat. Ikut berperan dalam penegakan hukum dengan bekerja secara etika profesi dan hukum yang berlaku. Saya berkeyakinan setidaknya dengan usaha ini secara terus menerus oleh advokat Indonesia maka akan terjadi pengakuan masyarakat terhadap advokat sebagai “Officium Nobile”.

Rabu, 21 Desember 2011

Sahabat

Menarik sekali hari ini karena saya tidak akan menyangka bertemu dengan teman-teman. Semula pagi ini hujan turun, sempat terpikir untuk mengurungkan niat untuk bepergian,namun disisi lain saya sudah berjanji dengan teman saya untuk bertemu di sebuah kafe di pusat kota Jogjakarta.
Ternyata berbagi cerita setelah sekian lama tidak bertemu menjadi sesuatu hal yang sangat menyenangkan dan tak terasa waktu berjalan demikian cepat. Namun disisi lain, semakin lama saya mendalami persahabatan dengan mereka, semakin saya tahu bahwa sahabat adalah segalanya bagi saya. Dan saya tidak butuh lagi definisi kata "sahabat", cukup dengan mendengarkan dan berbicara kepada mereka dan sedikit dibalut dengan kehangatan bak saudara sendiri. Ya itu cukup.
ya, terima kasih sahabat untuk hari ini. Kita adalah kumpulan titik-titik api yang ketika berkumpul kita adalah bara yg tak akan pernah padam. Sampai jumpa lain waktu dalam sebentuk pemikiran baru yang akan kita bagi bersama.

Minggu, 10 Juli 2011

Antara SBY, BBM dan Rakyat.

Terdengar dari beberapa media massa yang mulai memberitakan tentang rencana kenaikan harga BBM. Sekali lagi pemerintah selalu menyuguhkan alasan yang sama dari setiap kenaikan BBM yakni mengenai subsidi. Kenaikan harga minyak di Internasional membuat subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah semakin besar atau dengan kata lain subsidi BBM akan menjadi beban APBN 2011/2012. Hal ini tentu saja menjadi berita yang menarik karena saat-saat ini parlemen sedang menggodok UU APBN. Sebenarnya apa yang terjadi?
Orba, biang kerok kegagalan Negara!
Sejak Indonesia dibawah rezim orde baru nampak sekali bahwa rezim orde baru adalah rezim yang ramah terhadap kepetingan asing. UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal adalah "wellcome package" bagi kepentingan kapitalisme internasional. UU tersebut menjadi daya tarik kapitalisme internasional untuk 'mencicipi' SDA dan potensi ekonomi di Indonesia. Sejak saat itulah ketergantungan terhadap asing menjadi semakin menjadi dan pembentukan IGGI sebagai " badan utang indonesia" semakin menjerumuskan Indonesia dalam jebakan hutang luar negeri yang semakin menjadi. Sampai dengan kegagalan resep ekonomi ala ORBA yang juga diikuti oleh hancurnya rezim Suharto, tidak serta merta membawa Indonesia keluar dari jerat kapitalisme internasional. Disaat menjelang turun dari takhta, Suharto menandatangani Letter of Intents (LoI) dengan IMF guna kepentingan pencairan hutang untuk menanggung beban anggaran akibat dampak krisis ekonomi tahun 1997.
Jelas sejak itu Indonesia semakin patuh terhadap komando IMF yang merupakan agen dari neoliberalisme. Kenapa seperti itu? secara substansi LoI Indonesia IMF tersebut beragendakan privatisasi, deregulasi, pencabutan subsidi. Inilah bukti nyata bahwa "nyawa" IMF sama dengan "nyawa" neoliberalisme.

Selamat datang reformasi, selamat jalan kesejahteraan rakyat.
Walau Indonesia sudah masuk dalam era reformasi bukan berarti rezim pengganti adalah rezim pro rakyat. Semua adalah pengamal taat ekonomi neoliberal dimana privatisai, deregulasi dan pencabutan subsidi selalu menjadi topik terhangat dalam setiap rezim berdiri. Bahkan nampak sekali paska reformasi dibawah rezim rezim yang katanya pro reformasi, agenda neoliberalisme malah semakin rajin dilakukan. UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN. UU ini hanya menjadi legalisasi terhadap obral aset kekayaan negara dalam bentuk BUMN yg diprivatisasi. Nampak juga pencabutan Subsidi yang semakin nyata,privatisasi menggila dan deregulasi yg ramah modal asing diterapkan Mulai dari Megawati sampai dengan SBY yang juga konsisten sebagai agen dari Neoliberalisme itu sendiri dan semua berwatak SAMA.

BBM, sebuah komoditas yang mahal secara politik.
Tak hayal lagi, kenaikan BBM selalu menjadi sebuah ketakutan politik tersendiri bagi sebuah rezim, karena kenaikan BBM akan menjadi sebuah pekerjaan dimana rezim harus memadamkan perlawanan dan gelombang aksi. Dari sifat aksi massa yang lemah dan hanya bersandar kepada ekonomisme gerakan, maka SBY pun mulai memoles "suap" kepada rakyat pada tahun 2005 dengan memberikan program pengalihan subsidi dalam beberapa bentuk, misal beasiswa kompensasi BBM, termasuk bagi bagi 100 ribu rupiah per tiga bulan sekali. Adapun yang ingin ditekankan disini adalah kenaikan BBM menjadi harga yang mahal dan gejolak politik di Indonesia.
Bagi gerakan sendiri, kenaikan BBM menjadi sebuah memontuk untuk kembali "meramaikan' lagi jalanan dan meneriakan tuntutan untuk batalkan kenaikan harga BBM, walau bebarapa gerakan lain beranggapan bahwa tidak cukup hanya dengan menurunkan harga BBM, namun mengganti pemerintahan yg berkarakter kerakayatan, demokratis dan mampu melaksanakan agenda agendan kerakyatan secara konsekuen. karena bersifat momentum, kenaikan harga BBM tidak bisa sembarang lewat begitu saja, hal ini harus dijadikan waktu yang tepat untuk mengajarkan kepada rakyat sebuah pendidikan politik langsung walau hanya pada tataran ekonomisme. Pendidikan politik untuk tidak mempercayai pemerintah dan rahim rezim ademokrasi, yakni PEMILU. Dalam proses, rakyat pasti akan mencari Politik alternatif sebagai bentuk kebuntuan terhadap 'sajian politik' borjuasi yang memang sudah basi.

Pencabutan Subsidi, itu kata Rezim.
Rakyat sudah cerdas dan bahkan mampu menghafal alasan klise pemerintah untuk menaikan harga BBM, yakni SUBSIDI. Kenaikan harga minyak internasional memaksa pemerintah Indonesia utk memberikan subsidi lebih kepada harga minyak di domestik. Ekonomi borjuis selalu bilang, jika harga BBM tidak dinaikan maka APBN akan jebol hanya gara gara mensubsidi harga BBM di domestik. APBN akan defisit, negara akan tekor, itulah kata kata ekonomi borjuis. Jika ditilik lebih lanjut lagi, APBN defisit itu adalah skema baku dari kapitalisme internasional dengan kata lain memang oleh mafia berkeley Indonesia saat ini, APBN dibuat defisit karena dengan "mendefisitkan" APBN maka Indonesia akan semakin jauh dalam mekanisme "Debt trap". Indonesia akan terbelit utang luar negeri, dan tak heran lagi saat ini hutang luar negeri Indonesia semakin meningkat. Ya, hutang luar negeri Indonesia saat ini meningkat! Debt trap yang semakin membuat kapitalisme internasional semakin leluasa menitipkan pesan ekonomi politik ke rezim karena hutan luar negeri itu adalah bersyarat. Contoh, hutang Luar negeri Indonesia yang dicairkan oleh IMF, Indonesia harus menandatangani Letter Of Intents dimana Indonesia harus melakukan persayarat-persyaratan dimana esensinya adalah agenda neoliberalisme.
Jadi sebenarnya penghapusan subsidi itu dari mana dan untuk siapa ?

Disisi lain, jika kita melihat, ketaatan rezim terhadap kapitalisme global semakin nyata. Pembayaran hutang dan bunga selalu rajin dibayarkan, bahkan utk membayar hutang luar negeri besarnya bisa sampai 25 % dari APBN. Seperempat total APBN yang seharusnya utk kepentingan rakyat hanya utk membayar hutang luar negeri. Artinya, pencabutan SUBSIDI digalakan dan Membayar hutang luar negeri dari APBN lebih digiatkan!
Cukup untuk menilai, dimana letak keberpihakan rezim! Efek domino dari kenaikan harga BBM adalah jelas, dari mulai inflasi, kenaikan sembako, yg ujungnya adalah rakyat akan semakin terpuruk. Belum lagi jika kondisi rakyat tersebut dikaitkan dengan Upah Minumum, jelas tidak akan semakin jauh utk berbicara ttg rakyat yang sejahtera.


Batalkan Rencana Kenaikan harga BBM.
Hapus hutang luar negeri.
Turunkan Rezim anti rakyat dan anti demokrasi.


Semarang, 14 Juli 2011