Tidak ada dunia yang merdeka tanpa kemerdekaan berpikir dan bertindak

Rabu, 06 Februari 2013

Jakarta: Imajinasi mimpi atau kekejaman modal ?

Mendengar kata Jakarta, apa yang akan terlintas dalam benak kita? Hal yang menarik adalah bagaimana Kota ini menggeliat dari hari ke hari. Jauh dimasa lampau, kita mengetahui Belanda membangun kota Jakarta yang dahulu bernama Batavia. Di era kemerdekaan, ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara. Banyak hal yang terjadi di kota ini, baik sejarah maupun geliat ekonomi dan politik. Menarik memang untuk terus dan terus berbicara tentang Jakarta. 
Daya Magnetis kota Jakarta itu sangat kuat bagi masyarakat sub urban. Jika dikaitkan dengan kesempatan kerja jelas sebagian orang akan berpendapat bahwa Jakarta 'gudang' lowongan pekerjaan. Sebuah penelitian yang menyatakan bahwa 70% peredaran uang di Indonesia berada di Jakarta seakan menamini pendapat masyarakat bahwa Jakarta adalah tempat berlabuhnya harapan untuk harapan ekonomi yang lebih baik. Seperti setali tiga uang, justru di Jakarta pula tingkat kriminalitas. Jika benar motif ekonomi yang melatarbelakangi urbanisasi maka semakin lekat pula potensi terjadinya kriminalitas. Namun dari segala tantangan dan ancaman kriminalitas tidak membuat masyarkat berbondong-bondong mengalir dan masuk kota Jakarta. 
Jakarta memang menawarkan sejuta 'kemanjaan' bagi penduduknya. Selain ketersediaan lapangan pekerjaan, anggapan kota yang modern yang dilengkapi dengan segala fasilitas juga menjadi pertimbangan bagi orang yang hendak 'memenuhi' Jakarta. Tawaran yang cukup menarik seperti pendidikan ataupun karier juga menjadi motif yang cukup dominan. Hiruk pikuk kota Jakarta sekali lagi tidak menghentikan terjadinya urbanisasi. 
Untuk lebih jelas mengenai penyebab urbanisasi, tentu kita harus melihat jauh ke desa. Apa yang terjadi pada masyarakat desa kita? Kondisi masyarakat desa terkait dengan kesempatan kerja adalah motif dominan masyarakat desa dalam hal urbanisasi. Lahan pertanian yang semakin sempit sehingga tidak bisa lagi masyarakat desa berproduksi. Trend yang berkembang bahwa sektor pertanian bukan ciri masyarakat maju dan diikuti dengan ledakan angkatan kerja menjadikan pertanian mulai ditinggalkan dan terjadilah urbanisasi tersebut. 
Pemerataan pembangunan yang timpang menjadikan tidak terjadinya modernisasi desa. Masyarakat desa yang produktif tentu akan menjadikan setiap orang yang akan pindah ke kota harus berpikir dua kali. Hal ini yang telah terjadi secara terus menerus dimana pemerintah Indonesia tidak pernah serius untuk melakukan pembangunan masyarakat desa, membangun infrastruktur dan meningkatkan tingkat produksi masyarakat. Jika desa dan kota sama-sama produktif dan mampu bersaing tentu tidak akan menjadi masalah baru terkait dengan urbanisasi besar-besaran di kota besar. 
Bila Jakarta tidak mampu menampung, maka hal ini akan menjadi masalah besar. Bagaimanapun juga ketersedian lowongan kerja dan lahan di Jakarta itu terbatas. Tidak ada dampak lain selain meningkatnya pengangguran yang memicu kriminalitas. Banyak lingkungan kumuh di Jakarta beserta bangunan-bangunan liarnya justru menambah panjang deret permasalahan Ibu Kota. Di sisi lain, keberhasilan sebagian masyarakat di Jakarta namun di sisi lain keterpurukan ekonomi bagi mereka yang tidak beruntung mengadu nasib di Jakarta. 
Dari hal di atas, tentu Jakarta itu menawarkan mimpi. Di sisi lain bagaimana Jakarta memberikan 'service' bagi penduduk Jakarta. Jakarta akan terus 'pincang' dan dibelakangnya kita akan melihat bagaimana kekuasaan modal bekerja dan merubah Jakarta. 
Terus, akan seperti apakah Jakarta itu? 

@indrawb 

Senin, 12 November 2012

PAKTA INTEGRITAS

Dalam praktek bernegara, isu korupsi, kolusi dan nepotisme seakan menjadi terpaan yang paling kuat dan mampu menggoyang kekuasaan negara itu sendiri. Hal ini jelas terlihat pada ujung kejayaan orde baru saat itu, jelas rakyat mendamba sebuah perubahan. Sejauh mana kita akan melihat perubahan itu terjadi? Banyak pendapat dan satu per satu rakyat semakin kecewa, pun aku sebagai anak bangsa.

Pakta Integritas. Sebuah kata yang simpel. Pakta Integritas dalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Belum lama ini kemarin, aku juga menandatangani itu, sebagai tanda aku masuk dalam sebuah wilayah bebas korupsi, di sebuah lembaga negara ini.

Semangat anti korupsi, diawali dengan berani untuk jujur. Jika memang benar masyarakat kita sudah sakit, berarti kita harus siap melawan arus. Disaat yang lain berbaju hitam, maka kita harus tampil aneh dan beda dengan memakai baju putih. Bukan suatu hal gampang bukan untuk melawan arus?

Korupsi adalah tindakan pidana yang berdimensi luas. Korupsi tidak sekedar mengambil uang negara, namun korupsi pasti membawa konsekuensi negatif bagi kerja itu sendiri. Seorang koruptor tidak akan pernah bekerja dan berprestasi baik, seorang koruptor tidak akan pernah memberikan pengabdian terbaiknya bagi negara atau masyarakat.
berani memulai dengan menunjukan jari, Aku siap untuk melawan korupsi! itu yang harus setiap detik diikrarkan oleh setiap anak bangsa yang satu persatu akan mengambil alih tampuk kekuasaaan negara ini.

yaaa, saya memulai, dan mari kita mulai, berpegang erat dan menjaga semangat anti korupsi dan mencintai praktik prakti anti korupsi dengan berani JUJUR!

Jakarta, 12 November 2012

Kamis, 19 Juli 2012

JOKOWI: Modifikasi Politisi Borjuasi Masa Kini

Melihat sosok Jokowi saat ini tidak bisa lepas dari pengalaman bekerja sebagai Walikota Solo. Jokowi terpilih 2 kali berturut-turut dalam pilkada Surakarta pada tahun 2005 dan tahun 2010. Lalu dimanakah letak istimewa seorang Jokowi sehingga sampai terpilih dua kali berturut-turut bahkan pada pilkada tahun 2010 Jokowi mendapatkan dukungan sampai dengan 90.09% warga Solo. Angka ini adalah angka yang fantastis yang diperoleh dalam pilkada di Indonesia.
Secara politik Jokowi memang mampu meletakan dirinya sebagai tokoh yang diperhitungkan dalam kancah politik lokal saat itu. Kehadiran Jokowi mampu memberikan sosok alternatif tokoh politik yang ada saat itu dan mampu memecah frustasi publik tentang kinerja pemerintah lokal kala itu. Sejumlah manuver proyek mercusuar dibangun seperti city walk memanjang di Jalan Slamet Riyadi yang menjadi Jalan utama di kota solo. Selain itu relokasi pedagang kaki lima dan penataan kota tanpa protes dan penggusuran paksa inilah yang membedakan sosok Jokowi saat ini dengan beberapa tokoh kepala daerah yang lain di Indonesia.
Namun tentu saja hal ini tidak cukup untuk melihat bagaimana sosok Jokowi yang sebenarnya. Sebagai tokoh politik kita harus melihat mesin politik yang Jokowi gunakan, dalam hal ini partai politik yang digunakan oleh Jokowi, yakni PDIP. Banyak hal yang akan terbahaskan jika kita bicara mengenai infrastruktur politik Indonesia seperti parpol atau partai politik. Setidaknya sebagai seorang kader dari sebuah partai ada beberapa hal yang diangkat dan disesuaikan oleh platform partai. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah bisa seorang kader melawan arus yang ada di partai dan berdiri independen baik dalam gagasan dan tindakan?
Keterkaitan dengan parpol di Indonesia yang cenderung mengangkat nilai-nilai lama dan cenderung konservatif tentu akan membatasi sikap para kader yang hendak berkarakter progresif. Tentu akan ada batas-batas ataupun syarat, karena ini adalah politik yang cenderung pragmatis dan taktis. Kemenangan politik adalah kemenangan yang harus dilipatgandakan sehingga akan mampu menjamin keberlangsungan kursi politik itu sendiri. Apakah sosok Jokowi akan mampu bekerja dalam kondisi seperti itu dan berjuang untuk rakyat yang selama ini dia dengung-dengungkan?
Tentu saja manuver yang selama ini dilakukan secara individual oleh Jokowi adalah menjadi hal yang sangat dinantikan oleh rakyat. Permasalah yang paling mendasar seperti ekonomi misalnya, relokasi pedagang kaki lima tanpa protes dan revitalisasi pasar tradisional menjadi program favorit masyarakat ekonomi lemah. Penataaan kota yang dibikin apik jelas akan menarik juga bagi para investor. Apalagi slogan dari kota solo yakni “Berseri tanpa korupsi”, seakan-akan Jokowi adalah satu-satunya penjawab dari segala permasalah rakyat.
Di paragraf sebelumnya saya mengatakan manuver individual Jokowi, kenapa? Jika memang ini adalah instruksi dari mesin politiknya Jokowi kenapa daerah lain yang Pilkada dimenangkan oleh PDIP kondisinya jauh berbeda dengan Solo dengan Jokowi? Bagaimana dengan Semarang misalnya dimana walikotanya sedang terjerat kasus Korupsi? Bagaimana dengan pertengkaran antara Gubernur Jateng Bibit Waluyo dengan Jokowi tentang bekas pabrik es sari petojo? Terlepas dari fungsi rekrutmen semua parpol (yang secara umum di Indonesia) yang gagal, saya tidak melihat dengan jelas garis politik dari partai yang harus dijalan secara konsekuen oleh setiap kadernya.
Saya melihat seperti ada yang terputus disini, namun pragmatisme politik dan simbiosis mutualisme antara Jokowi dan PDIP membuat hubungannya tetap langgeng dan bahkan PDIP akan membawa Jokowi ke Batavia (baca: Jakarta). Bahkan analagi umum yang mengatakan bahwa kemenangan politik lokal di ibu kota adalah kemenangan politik nasional sepertinya adalah satu hal yang sangat diimani oleh parpol di Indonesia.
Euforia Jokowi-isme ini saat ini semakin terasa di tingkat nasional paska pilkada putaran pertama di DKI yang mengunggulkan Jokowi dan Ahok. Dari yang saat ini kita lihat di media, baik cetak, elektronik dan sejumlah social media, aktivis-aktivis anti korupsi dan aktivis yang lainnya pun ikut serta dalam mendukung kontestasi politik Jokowi di Jakarta. Bahkan saat ini yang di citrakan adalah kemenangan Jokowi adalah kemenangan rakyat.Ini sepertinya akan menjadi satu hal yang prematur. Terus terang saat ini kanal-kanal kesadaran politik massa jakarta (pemilu dan pilkada) dan segelintir aktivispun mengalir ke Jokowi.
Politik Jakarta tidak hanya Politik Jokowi semata, harus dirubah dalam melihat secara lengkap. Namun model Jokowi harus diakui sebagai model politikus yang lahir paska politik pencitraan ala SBY yang mulai naik menjelang 2004 yang saat ini sudah dirasa usang dan tak berguna. Modifikasi yang dilakukan oleh Jokowi adalah bentuk sempurna dari pencitraan yang sekedar lipservice. Namun seberapa efektif model politikus ala Jokowi ini bagi kesejahteraan rakyat? Apakah ini akan bermuara ke kesejahteraan rakyat atau ini mozaik pemilu 2014. Semoga kita tidak gagap melihat fenomena ini, saya yakin politik massa adalah hal yang dinamis dan akan terus bergerak.
Terima kasih.
*) Tulisan ini adalah tulisan pendapat pribadi tidak ada maksud unsur menghina karena ditujukan bagi diskusi ilmiah semata.

Rabu, 18 Juli 2012

TANTANGAN MASA DEPAN ADVOKAT

(dipresentasikan pada tanggal 2 Mei 2012 di sebuah kantor advokat dan pengacara di Yogyakarta)

 Ibi societas ibi ius. Hal tersebut sudah sering kita dengar, dimana ada masyarakat maka ada hukum. Perkembangan yang terjadi semakin memicu keberadaan hukum sehingga semakin komplek dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Seperti juga r’ison de etre nya hukum yakni conflict of human interest, akan menunjukan betapa berartinya hukum dalam masyarakat modern yang beradab dan demokratis.

 Persamaan setiap warga Negara di muka hukum adalah amanat konstitusi. Negara menjamin melalui aparaturnya bahwa memberikan rasa aman, keadilan dan perlindungan hak akan diberikan kepada setiap warga Negara tanpa terkecuali. Secara empiris mungkin akan banyak sekali kontradiksi terhadap pendapat ini, namun setidaknya itu merupakan cita-cita hukum yang harus diwujudkan segara demi kepentingan seluruh warga Negara. Penegakan hukum atau law enforcement masih jauh dari harapan, itu berarti ini akan menjadi sebuah tantangan bagi aparat penegak hukum di masa depan.

 Perkembangan masyarakat yang pesat akan semakin mendorong proses penegakan Hukum di Indonesia. Jika sampai hari ini publik masih merasakan ketidakadilan yang dikarenakan oleh kinerja aparat penegak hukum maka bukan berarti masyarakat akan diam melihat kondisi ini. Sekali lagi, perkembangan masyarakat ini juga ditandai dengan kebebasan berekspresi termasuk media massa yang terus tumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Tentu saja ini akan menjadi pemicu sekaligus tekanan bagi Negara untuk memperbaiki kinerja dari aparat penegak hukum.

 Catur Wangsa adalah aparat penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, kepolisian dan advokat. Kritik yang selama ini menjadi isu publik mengenai penegakan hukum tidak akan lepas dari unsur catur wangsa tersebut. Setidaknya, kinerja positif dari Catur Wangsa ini akan menjadi awal harapan bagi penegakan hukum di Indonesia. Perbaikan kinerja dan sinergi antar unsur tersebut akan menjadi modal bagi terpenuhinya cita rasa adil dalam masyarakat. Isu hukum saat ini sudah menjadi isu yang berdimensi publik sehingga terus akan disorot dan menjadi kritik yang terus bergulir.

 Advokat sebagai salah satu unsur dari Catur Wangsa tersebut juga diharapkan akan membantu masyarakat dalam proses mencari keadilan. Maka tidak heran lagi jika advokat juga disebut sebagai Officium Nobile atau profesi yang mulia. Di tangan seorang advokat, setiap orang akan mendapatkan hak-haknya dan kepentingan hukumnya. Bisa dibayangkan apabila setiap orang dapat dihukum tanpa mengeluarkan pembelaannya atau tanpa hukum yang jelas? Tentu saja ini bukan gambaran dari masyarakat modern dan beradab.

 Advokat merupakan satu-satunya penegak hukum yang independen. Advokat tidak dibawah Negara seperti polisi, jaksa dan hakim. Ini yang akan menjadi ‘penyeimbang’ antara kekuasaan Negara dan hak publik/privat. Bahkan advokat bisa melakukan ‘pressure’ kepada penegak hukum lainya seperti jaksa, hakim dan polisi. Peran advokat akan menjadi sebuah peran yang penting di masa depan ditengah kompleksitas kehidupan masyarakat yang terus mendambakan hukum yang adil dan mampu melindungi hak dan kewajibannya.

  Tentu saja kinerja advokat juga harus ditingkatkan. Saat ini citra advokat yang negatif beserta image “maju tak gentar membela yang bayar” harus segera dihilangkan dengan sebuah kerja nyata yang akan terus memberikan sumbangsih bagi keadilan bagi setiap anggota masyarakat. Ikut berperan dalam penegakan hukum dengan bekerja secara etika profesi dan hukum yang berlaku. Saya berkeyakinan setidaknya dengan usaha ini secara terus menerus oleh advokat Indonesia maka akan terjadi pengakuan masyarakat terhadap advokat sebagai “Officium Nobile”.

Rabu, 21 Desember 2011

Sahabat

Menarik sekali hari ini karena saya tidak akan menyangka bertemu dengan teman-teman. Semula pagi ini hujan turun, sempat terpikir untuk mengurungkan niat untuk bepergian,namun disisi lain saya sudah berjanji dengan teman saya untuk bertemu di sebuah kafe di pusat kota Jogjakarta.
Ternyata berbagi cerita setelah sekian lama tidak bertemu menjadi sesuatu hal yang sangat menyenangkan dan tak terasa waktu berjalan demikian cepat. Namun disisi lain, semakin lama saya mendalami persahabatan dengan mereka, semakin saya tahu bahwa sahabat adalah segalanya bagi saya. Dan saya tidak butuh lagi definisi kata "sahabat", cukup dengan mendengarkan dan berbicara kepada mereka dan sedikit dibalut dengan kehangatan bak saudara sendiri. Ya itu cukup.
ya, terima kasih sahabat untuk hari ini. Kita adalah kumpulan titik-titik api yang ketika berkumpul kita adalah bara yg tak akan pernah padam. Sampai jumpa lain waktu dalam sebentuk pemikiran baru yang akan kita bagi bersama.

Minggu, 10 Juli 2011

Antara SBY, BBM dan Rakyat.

Terdengar dari beberapa media massa yang mulai memberitakan tentang rencana kenaikan harga BBM. Sekali lagi pemerintah selalu menyuguhkan alasan yang sama dari setiap kenaikan BBM yakni mengenai subsidi. Kenaikan harga minyak di Internasional membuat subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah semakin besar atau dengan kata lain subsidi BBM akan menjadi beban APBN 2011/2012. Hal ini tentu saja menjadi berita yang menarik karena saat-saat ini parlemen sedang menggodok UU APBN. Sebenarnya apa yang terjadi?
Orba, biang kerok kegagalan Negara!
Sejak Indonesia dibawah rezim orde baru nampak sekali bahwa rezim orde baru adalah rezim yang ramah terhadap kepetingan asing. UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal adalah "wellcome package" bagi kepentingan kapitalisme internasional. UU tersebut menjadi daya tarik kapitalisme internasional untuk 'mencicipi' SDA dan potensi ekonomi di Indonesia. Sejak saat itulah ketergantungan terhadap asing menjadi semakin menjadi dan pembentukan IGGI sebagai " badan utang indonesia" semakin menjerumuskan Indonesia dalam jebakan hutang luar negeri yang semakin menjadi. Sampai dengan kegagalan resep ekonomi ala ORBA yang juga diikuti oleh hancurnya rezim Suharto, tidak serta merta membawa Indonesia keluar dari jerat kapitalisme internasional. Disaat menjelang turun dari takhta, Suharto menandatangani Letter of Intents (LoI) dengan IMF guna kepentingan pencairan hutang untuk menanggung beban anggaran akibat dampak krisis ekonomi tahun 1997.
Jelas sejak itu Indonesia semakin patuh terhadap komando IMF yang merupakan agen dari neoliberalisme. Kenapa seperti itu? secara substansi LoI Indonesia IMF tersebut beragendakan privatisasi, deregulasi, pencabutan subsidi. Inilah bukti nyata bahwa "nyawa" IMF sama dengan "nyawa" neoliberalisme.

Selamat datang reformasi, selamat jalan kesejahteraan rakyat.
Walau Indonesia sudah masuk dalam era reformasi bukan berarti rezim pengganti adalah rezim pro rakyat. Semua adalah pengamal taat ekonomi neoliberal dimana privatisai, deregulasi dan pencabutan subsidi selalu menjadi topik terhangat dalam setiap rezim berdiri. Bahkan nampak sekali paska reformasi dibawah rezim rezim yang katanya pro reformasi, agenda neoliberalisme malah semakin rajin dilakukan. UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN. UU ini hanya menjadi legalisasi terhadap obral aset kekayaan negara dalam bentuk BUMN yg diprivatisasi. Nampak juga pencabutan Subsidi yang semakin nyata,privatisasi menggila dan deregulasi yg ramah modal asing diterapkan Mulai dari Megawati sampai dengan SBY yang juga konsisten sebagai agen dari Neoliberalisme itu sendiri dan semua berwatak SAMA.

BBM, sebuah komoditas yang mahal secara politik.
Tak hayal lagi, kenaikan BBM selalu menjadi sebuah ketakutan politik tersendiri bagi sebuah rezim, karena kenaikan BBM akan menjadi sebuah pekerjaan dimana rezim harus memadamkan perlawanan dan gelombang aksi. Dari sifat aksi massa yang lemah dan hanya bersandar kepada ekonomisme gerakan, maka SBY pun mulai memoles "suap" kepada rakyat pada tahun 2005 dengan memberikan program pengalihan subsidi dalam beberapa bentuk, misal beasiswa kompensasi BBM, termasuk bagi bagi 100 ribu rupiah per tiga bulan sekali. Adapun yang ingin ditekankan disini adalah kenaikan BBM menjadi harga yang mahal dan gejolak politik di Indonesia.
Bagi gerakan sendiri, kenaikan BBM menjadi sebuah memontuk untuk kembali "meramaikan' lagi jalanan dan meneriakan tuntutan untuk batalkan kenaikan harga BBM, walau bebarapa gerakan lain beranggapan bahwa tidak cukup hanya dengan menurunkan harga BBM, namun mengganti pemerintahan yg berkarakter kerakayatan, demokratis dan mampu melaksanakan agenda agendan kerakyatan secara konsekuen. karena bersifat momentum, kenaikan harga BBM tidak bisa sembarang lewat begitu saja, hal ini harus dijadikan waktu yang tepat untuk mengajarkan kepada rakyat sebuah pendidikan politik langsung walau hanya pada tataran ekonomisme. Pendidikan politik untuk tidak mempercayai pemerintah dan rahim rezim ademokrasi, yakni PEMILU. Dalam proses, rakyat pasti akan mencari Politik alternatif sebagai bentuk kebuntuan terhadap 'sajian politik' borjuasi yang memang sudah basi.

Pencabutan Subsidi, itu kata Rezim.
Rakyat sudah cerdas dan bahkan mampu menghafal alasan klise pemerintah untuk menaikan harga BBM, yakni SUBSIDI. Kenaikan harga minyak internasional memaksa pemerintah Indonesia utk memberikan subsidi lebih kepada harga minyak di domestik. Ekonomi borjuis selalu bilang, jika harga BBM tidak dinaikan maka APBN akan jebol hanya gara gara mensubsidi harga BBM di domestik. APBN akan defisit, negara akan tekor, itulah kata kata ekonomi borjuis. Jika ditilik lebih lanjut lagi, APBN defisit itu adalah skema baku dari kapitalisme internasional dengan kata lain memang oleh mafia berkeley Indonesia saat ini, APBN dibuat defisit karena dengan "mendefisitkan" APBN maka Indonesia akan semakin jauh dalam mekanisme "Debt trap". Indonesia akan terbelit utang luar negeri, dan tak heran lagi saat ini hutang luar negeri Indonesia semakin meningkat. Ya, hutang luar negeri Indonesia saat ini meningkat! Debt trap yang semakin membuat kapitalisme internasional semakin leluasa menitipkan pesan ekonomi politik ke rezim karena hutan luar negeri itu adalah bersyarat. Contoh, hutang Luar negeri Indonesia yang dicairkan oleh IMF, Indonesia harus menandatangani Letter Of Intents dimana Indonesia harus melakukan persayarat-persyaratan dimana esensinya adalah agenda neoliberalisme.
Jadi sebenarnya penghapusan subsidi itu dari mana dan untuk siapa ?

Disisi lain, jika kita melihat, ketaatan rezim terhadap kapitalisme global semakin nyata. Pembayaran hutang dan bunga selalu rajin dibayarkan, bahkan utk membayar hutang luar negeri besarnya bisa sampai 25 % dari APBN. Seperempat total APBN yang seharusnya utk kepentingan rakyat hanya utk membayar hutang luar negeri. Artinya, pencabutan SUBSIDI digalakan dan Membayar hutang luar negeri dari APBN lebih digiatkan!
Cukup untuk menilai, dimana letak keberpihakan rezim! Efek domino dari kenaikan harga BBM adalah jelas, dari mulai inflasi, kenaikan sembako, yg ujungnya adalah rakyat akan semakin terpuruk. Belum lagi jika kondisi rakyat tersebut dikaitkan dengan Upah Minumum, jelas tidak akan semakin jauh utk berbicara ttg rakyat yang sejahtera.


Batalkan Rencana Kenaikan harga BBM.
Hapus hutang luar negeri.
Turunkan Rezim anti rakyat dan anti demokrasi.


Semarang, 14 Juli 2011

Sabtu, 21 Mei 2011

Melihat hidup. simpel!

Terkadang aku sering sekali melihat kembali apa yang telah terjadi dalam perjalanan hidupku. Jika boleh bilang, aku merasa yang paling sombong untuk melewati hidup dan aku terlalu yakin dgn besar ceritaku dimasa lalu. Namun di kala pagi ini aku menulis dalam blog ini, aku merasa semua yang aku jalani adalah sia-sia. Ehm, Mari kita lihat sisi lain dari ini semua.
Apakah aku kurang bisa menikmati dengan semua yang pernah aku dapat? ya,. mungkin. Keras dan kesombongan hidupku membuat aku terkadadang tidak pernah merasa bersyukur dgn apa yang sudah aku dapatkan. Manusia memang selalu tidak pernah ada habisnya! itulah sedikit kata kata penghiburku saat ini. berpikir lagi, apakah memang seperti itu.
haha, sedikit berpikir ketika jaman sekolah dulu "kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya namun barang pemuas kebutuhan manusia itu terbatas". Yup. Aku adalah manusia juga dimana dalam satu titik aku mengejar kebutuhan dengan bekerja. Manusia selalu bekerja sejak awal peradaban manusia itu tercipta, hal lain yang paling mendasar adalah untuk bisa bertahan hidup walau dalam seiring perkembangan manusia kebutuhan selalu berkembang, bekerja bukan lagi sebatas pada mempertahankan hidup namun pada tingkat sosial masyarakat dan kebutuhan intelektual dimana manusia selalu berkembang secara pemikiran. Itulah bingkai kehidupan manusia itu akan selalu berkembang ditengah terbatasnya pasokan ketersediaan barang pemuas kebutuhan itu sendiri.
Setiap hal yang sudah aku lalui tidak akan pernah sia-sia, aku mencoba menemukan kembali arah dan mencoba bangkit dari cara pandang yang salah tentang rumitnya hidup. Manusia dan kerja adalah 2 sisi mata uang yang tidak akan pernah terpisahkan. Perkembangan dari pemikiran manusia itulah yang akan selalu dihasilkan ketika dia bekerja dengan menggunakan alat alat kerjanya dan proses kerja produksi. Walau dalam titik tertentu manusia akan mengalami keterasingan dalam hidupnya.
akh, sudahlah. :)
Ada kalimat yang lebih menarik dari tulisan ini adalah manusia bekerja adalah manusia yang berbudaya dan ketika berbudaya manusia sedang belajar. Bukankah ketika dengan melalui proses kehidupan kerja maka dia akan menemukan kontradiksi itu sendiri? ya artinya akan fase baru dari itu semua Atau antithesis dari semua itu.

Sistem tidak pernah ada yang netral! itu jawabnya!